Profil

Kalbariana – adalah istilah yang diberikan kepada kelompok koleksi  perpustakaan yang diperoleh dari penerbit lokal dan/atau subyeknya berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki Kalimantan Barat. Pertama kali dimunculkan oleh Drs. Moh. Mar’a – Kepala Perpustakaan Wilayah Kalimantan Barat yang pertama, sekaligus sebagai salah satu perintis berdirinya Perpustakaan Wilayah/Daerah – sekitar tahun 80-an. Namun istilah Kalbariana kalah populer dibandingkan dengan Koleksi Deposit. Para pustakawan lebih suka menyebut “Koleksi Deposit”,  untuk himpunan koleksi yang berasal dari penerbit lokal Kalimantan Barat, terutama pasca terbitnya Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, setiap penerbit dan pengusaha rekaman wajib menyerahkan hasil terbitannya kepada Perpustakaan Nasional RI dan perpustakaan daerah provinsi dimana penerbit dan pengusaha rekaman tersebut berada. Hasil pelaksanaan undang-undang serah-simpan karya cetak dam karya rekam itulah yang dijadikan sebagai Koleksi Deposit. Oleh karena itu Perpustakaan Nasional RI dan Perpustakaan Provinsi berfungsi sebagai Perpustakaan Deposit.

Dalam perkembangannya, ternyata banyak karya cetak dan karya rekam tentang Kalimantan Barat yang tidak terjaring oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990, karena penerbit maupun pengusaha rekamannya tidak berdomisili di wilayah Kalimantan Barat. Menurut ketentuannya, penerbit dan pengusaha rekaman yang berdomisili di luar wilayah Kalimantan Barat tidak wajib menyerahkan kepada perpustakaan daerah provinsi walaupun isinya berkaitan dengan sumber daya provinsi bersangkutan. Inilah salah satu sisi kekurangan dari Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990. Padahal secara kasat mata, banyak buku-buku karya putra daerah Kalbar diterbitkan di luar Kalimantan Barat. Belum lagi materi karya cetak dan karya rekam yang berkaitan dengan potensi Kalbar tidak pernah terjaring dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat menyadari hal tersebut di atas. Oleh karena itu pada tahun 2012, atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Inti peraturan daerah tersebut adalah mewajibkan kepada:

  1. penerbit, perorangan, lembaga pemerintah dan swasta yang berdomisili di wilayah Kalimantan Barat untuk menyerahkan hasil karyanya kepada Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat.
  2. penerbit, perorangan, lembaga pemerintah dan swasta yang berdomisili di luar wilayah Kalimantan Barat tetapi menghasilkan atau memproduksi karya cetak dan karya rekam yang berkaita dengan Kalbar, wajib menyerahkan hasil karyanya kepada Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan demikian, masyarakat Kalimantan Barat tidak dirugikan secara intelektual dan moral dan tidak hanya dijadikan sebagai objek budaya dan ilmu pengetahuan belaka.

Terlepas dari istilah yang digunakan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, Pasal 8 poin (f), mengamanatkan, bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban “menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.” Selanjutnya, Pasal 22 ayat (2) mengamanatkan, bahwa “Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.” Artinya, perpustakaan umum provinsi dan perpustakaan umum kabupaten/kota, di samping mengembangkan koleksi ilmu pengetahuan umum, juga perlu mengembangkan koleksi yang berkaitan dengan kearifan local (local content) untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Sejalan dengan amanah dua undang-undang tersebut (Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 dan Undang-Undang RI No. 43 Tahun 2007), kami berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan secara terus-menerus dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin. Kini para pemustaka, khususnya masyarakat Kalimantan Barat dapat mengakses koleksi Deposit milik Perpustakaan Provinsi melalui jaringan internet. Kami berharap, Kalbariana muncul bukan hanya sekedar Deposit Pustaka atau Perpustakaan Deposit-nya Kalimantan Barat, tetapi mampu menghimpun dan melestarikan berbagai macam ide dan gagasan warga masyarakat Kalimantan Barat melalui tulisan maupun visualisasi yang tersebar dalam bentuk buku, brosur, media cetak lainnya dan media online. Dengan demikian, Kalbariana dapat menjelma dan berkembang menjadi pusat informasi kepustakaan Kalimantan Barat untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pelestarian budaya.